PESISIRNEWS.COM,JAKARTA-Kalangan DPR sudah membaca gelagat akan
ada kecurangan Pemilu 2019. Baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu
Presiden. Karena itu sejak awal harus dicegah.
Salah satu indikasi kuat kecurangan itu
adalah praktik jual beli blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)
di situs online, serta temuan ribuan e-KTP tercecer di Pondok Kopi,
Duren Sawit, Jakarta Timur yang hingga sekarang masih misterius.
Kalangan DPR dan masyarakat khawatir kasus itu berpotensi memunculkan
kecurangan kompetisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres)
2019.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)
merespons perkara itu dengan mewacanakan pemungutan suara di Pemilu
menggunakan sistem e-voting. Hal itu penting untuk meminimalisir praktik
manipulasi hingga duplikasi identitas pada pemilu.
Kalau ada mempermasalahkan ini, maka
kita dorong sistem pemilu kita harusnya melalui sistem e-voting,
sehingga duplikasi e-KTP bisa terhindari," kata Bamsoet di Kompleks
Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Menurut dia, penggunaan e-voting dapat
menghindari duplikat e-KTP karena sistem akan menolak secara otomatis
identitas ganda yang saat input data. Namun, lanjut Bamsoet, penggunaan
sistem tersebut tidak bisa digunakan di Pemilu 2019, sehingga paling
tidak digunakan pada Pemilu 2024.
Tidak mungkin digunakan di Pemilu 2019, paling tidak lima tahun ke depan. Namun sudah harus dijajaki sejak saat ini," ujar dia.
Bamsoet menilai penjajakan harus
dilakukan saat ini karena sistem tersebut menghemat banyak hal dalam
pelaksanaan pemilu, seperti pengadaan bilik suara, pengadaan tinta,
kertas, rekrutmen saksi yang jumlahnya jutaan dan memakan biaya
triliunan rupiah.
Jadi menurut saya arahnya sudah harus ke sana. Memang tantangan sangat berat, tapi harus kita mulai," ucap dia.
Bamsoet mengatakan, tantangan
penggunaannya sistem e-voting sangat berat, namun harus dimulai saat ini
karena di beberapa tempat sudah berhasil digunakan dalam pemilihan
kepala desa.
"Teknologi dari Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) sudah melakukan dan berhasil dilakukan dalam
pemilihan kepala desa di beberapa desa di Jawa Timur. Nah kalau itu bisa
di tingkat nasional kita lakukan," kata Bamsoet.
Sedang anggota Komisi II DPR Achmad
Baidowi mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan audit
internal terkait kasus KTP Elektronik (e-KTP) tercecer di Pondok Kopi,
Duren Sawit, Jakarta Timur. Langkah itu perlu dilakukan untuk mengetahui
apakah ada unsur sabotase atau tidak. Pasalnya, peristiwa serupa bukan
pertama kali terjadi.
"Kemendagri harus melakukan audit
internal terkait kasus ini mengingat kejadian ini bukan pertama kalinya.
Apakah ini sabotase atau keteledoran lainnya," kata Baidowi dalam
keterangannya.
Dia juga meminta Kemendagri harus memastikan status e-KTP yang tercecer,
apakah masih berlaku atau tidak. Sebab, bisa saja sudah diganti dan
yang lama tidak dihanguskan. Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan
Pembangunan menuturkan, apabila e-KTP yang lama tidak dimusnahkan, maka
dikhawatirkan akan disalahgunakan. Terlebih di tahun politik seperti
sekarang."Sebelum itu terjadi, harus ada antisipasi agar tidak menjadi
masalah di kemudian hari," ujar dia.
Kecurangan dalam Pemilu harus dicegah.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, penyelenggaraan
pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun depan
harus bersih dari kecurangan. Wakil ketua DPR itu tak mempersoalkan
teknis penyelenggaraannya, termasuk jumlah tempat pemungutan suara (TPS)
pada Pemilu 2019.
Menurutnya, yang penting tidak ada
praktik curang di pesta demokrasi tahun depan yang digelar serentak.
"Asal yang paling penting adalah dijamin tidak ada kecurangan," kata
Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dia menegaskan, kecurangan dalam pemilu
merupakan ancaman terhadap demokrasi ke depan. Kecurangan itu bisa
terjadi dari sisi penghitungan suara.
Karena itu, Gerindra tetap meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU)
menghitung suara secara manual dan berjenjang. "Kalau bisa penghitungan
di setiap jenjang langsung diumumkan sehingga tidak bisa diutak-atik
lagi," ungkapnya.
Fadli lantas menyinggung potensi
kecurangan melalui algoritma. Dia mencontohkan, misalnya duet Prabowo
Subianto – Sandiaga S Uno memperoleh 100 suara di sebuah TPS. Namun,
ketika datanya dimasukkan ke sistem penghitungan elektronik, angkanya
bisa berubah melalui utak-atik pada algoritmanya. "Betul ditulis 100
suara, tapi ketika masuk di dalam sistem jadi 75 suara. Potensi
kecurangan itu sangat ada," katanya.
Oleh karena itu Fadli menyatakan,
penghitungan suara harus dilakukan sebaik-baiknya. Saksi pun harus
dilengkapi dengan berbagai alat, misalnya telepon seluler maupun kamera.
"Jadi bisa difilmkan, divideokan atau direkam apa yang terjadi di
setiap TPS," ujarnya.
Hanya saja, kata Fadli, biaya
pembayaran saksi merupakan suatu masalah yang membuat demokrasi di
Indonesia semakin mahal. Ke depan, katanya, persoalan itu harus
dipikirkan supaya tidak menjadi beban besar bagi partai. Fadli
mengatakan, saat ini partai tak boleh berbisnis. Sementara pada masa
lalu partai politik diizinkan punya bengkel, perkebunan, tambang dan
lainnya.
"Sekarang partai tidak boleh apa-apa, kecuali dapat sumbangan dari
anggota (partai), atau dari anggota legislatif," ungkap Fadli.
Lalu siapa yang paling potensial
melakukan kecurangan? Bisa siapa saja yang memiliki kekuasaan.
Sebelumnya, saat Pilkada serentak, Partai Demokrat menuding pemerintahan
Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanfaatkan kekuasaannya untuk
memenangkan pasangan calon yang didukung PDI Perjuangan dalam Pilkada
Serentak 2018. Tudingan ini memanaskan hubungan kedua partai menjelang
pencoblosan pada 27 Juni 2018 lalu.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai
Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan kritik partainya kepada
pemerintah berdasarkan temuan di lapangan. "Ketua Umum Susilo Bambang
Yudhoyono maupun pengurus partai kerap terjun ke daerah dan menemukan
banyak upaya tidak jujur yang dilakukan pemerintah, terutama dalam
pilkada," ujar dia ketika itu.
Menurut Ferdinand, saat ini sikap Demokrat lebih tegas terhadap
pemerintahan Jokowi, sapaan Joko Widodo. Hal itu sesuai dengan instruksi
SBY sebagai Ketua Umum Demokrat. "Kini, perintah ketua umum, kader
harus menegur, memberikan kritik, dan meluruskan pemerintahan ini," ujar
dia.
Sejak Pemilihan Umum 2014 Partai
Demokrat lebih banyak mengambil posisi netral. Mereka tidak bergabung
dengan koalisi partai pendukung pemerintah maupun koalisi partai
oposisi. Hubungan SBY dengan Jokowi juga pasang-surut. Kedua tokoh itu
kerap saling sindir dan melayangkan kritik. Namun di saat yang lain
mereka tampak akrab, seperti pada Maret lalu ketika Jokowi menghadiri
rapat pimpinan nasional Demokrat. Pada saat itu SBY menyanjung kinerja
Jokowi dan menyatakan berharap bisa bekerja sama dalam Pilpres 2019.
Penulis: Haikal
Sumber: duta.co
pesisirnews.com