BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh Isnaini Husda meminta pemerintah kota
Banda Aceh untuk segera merealisasikan wacana penataan
kawasan Simpang Tujuh Ule Kareng Kota Banda Aceh.
Hal demikian disampaikan politisi partai Demokrat itu menindaklanjuti permintaan masyarakat setempat, mengingat kondisi
Simpang Tujuh yang semakin padat dan ramai dilalui masyarakat, tidak hanya Banda Aceh, akan tetapi juga Aceh Besar.
Isnaini menyebutkan, untuk tahap awal Pemko diminta untuk menganggarkan
dana pembebasan lahan yang ditaksir mencapai Rp50 miliar. Sedangkan
untuk pembangunannya kata Isnaini, bisa diusulkan melalui Anggaran APBN,
APBA bahkan dana pada
CSR.
"Ini ada harapan dari masyarakat agar pembangunan Simpang Tujuh ini
menjadi prioritas. Karena kalau pemko sudah memulainya dengan pembebasan
lahan maka pembangunannya nanti bisa dari berbagai sumber," ujarnya.
Isnaini menambahkan pada saat jam-jam sibuk kawasan tersebut sangat
padat sehingga menimbulkan kemacetan. Namun demikian ia berharap,
penataan simpang tujuh juga harus memperhatikan keberlangsungan dari
pedagang dikawasan tersebut, sehingga pembangunan simpang tujuh bisa
diterima oleh semua masyarakat.
Selain kemacetan, Isnaini menyebutkan persoalan lain di simpang tujuh
adalah soal drainase yang tidak cukup baik sehingga menimbulkan banjir
genangan saat hujan turun.
"Banyak warga mengeluh tentang saluran air yang belum berfungsi secara maksimal, kita harap ini juga menjadi perhatian
Pemko Banda Aceh. Kita harap 2018 sudah dimulai, walaupun nggak semua tapi bisa bertahap," lanjutnya.
Anggota
DPRK Banda Aceh lainnya Mahdi
juga menyampaikan hal senada. Ia menyebutkan persoalan lain dari
kawasan simpang tujuh adalah persoalan penataan pasar dan pengaturan
lalulintas.
"Simpang Tujuh ini sentral, tidak hanya warga Ule Kareng tapi juga
sebagian Aceh Besar, ini penting untuk memberikan kenyamanan bagi
warga," ujarnya.
Ia berharap pembangunan dan penataan simpang tujuh segera dilakukan,
jika tidak maka kedepan akan lebih banyak yang dikorbankan serta harga
tanah yang semakin tinggi.
"Pasti ada yang dikorbankan, tapi kalau sekarang dibangun tentu belum
terlalu banyak yang dikorbankan, tapi makin lama kan makin banyak yang
mesti dikorbankan," pungkasnya.
(rls)
