PESISIRNEWS.COM, TAMBANG - Pembagian beras untuk masyarakat miskin (raskin) di desa Tarai Bangun kecamatan Tambang kabupaten Kampar belum dilakukan kepala desa. Sebanyak 23 ton beras masih menumpuk di gudang desa.
"Setiap kita berurusan ke kantor desa, nampak juga beras itu. Tentu bertanya-tanya kita kapan beras ini dibagikan. Kita sangat membutuhkannya," kata seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan, Selasa (17/5/2016).
Beras ini sudah turun dari Bulog sejak 10 hari yang lewat. Desa tetangga yakni desa Kualu diketahui sudah membagikannya, namun di desa Tarai Bangun beras masih tertahan di kantor Desa. Padahal 512 warga sebagai penerima manfaat sudah tidak sabar untuk menikmati beras tersebut.
"Sangat membantu kalau beras itu dibagikan sekarang. Disaat ekonomi sulit, harga barang serba mahal, dengan adanya beras ini membuat beban kita sedikit ringan," terangnya.
Informasi yang beredar, belum dibagikannya raskin berkenaan dengan data penerima terbaru belum ada. Karena ketua RT belum menyerahkan data tersebut kepada Kepala Desa.
Akibatnya, dana insentif ketua RT pun kabarnya ditahan karena data warga belum diserahkan. Bahkan ada beberapa ketua RT yang mengantarkan data juga belum mendapat insentif, karena menunggu instruksi kades selanjutnya.
"Selalu terlambat, ada saja syarat diajukan pak kades untuk mengambil honor kita," keluh beberapa ketua RT yang meminta namanya tidak disebutkan.
Di desa Tarai Bangun terdapat 48 RT dan 11 RW terdiri dari 4 dusun. Memang dalam data yang lama, penerima manfaat raskin sebanyak 512 KK, namun kenyataan selama ini kondisi di lapangan penerimanya lebih dari data tersebut karena data yang ada tidak sesuai lagi.
Dana insentif yang diterima RT/RW Rp250 ribu perbulan, dibayarkan pertiga bulan. Kabarnya hanya RT/RW yang belum dibagikan.
Masyarakat mengkhawatirkan jika beras terlalu lama menumpuk, maka akan rusak dimakan tikus, terkena tempias, dan lainnya yang akhirnya membuat beras yang menumpuk di gudang bekas kantor desa itu mubazir.
Sementara itu, kepala Desa Tarai Bangun, Andra Maistar saat dikonfirmasi melalui selularnya menjelaskan, belum dibagikannya raskin dikarenakan masih belum masuk data penerima dari ketua RT. Padahal, sudah diinstruksikan sejak beras turun dari Bulog dan diberi batas waktu hingga Senin kemarin.
Menurut Andra, beras ini baru turun pada hari Jum'at kemarin. Pernyataan ini tentu berbeda apa yang disampaikan masyarakat di kantor desa yang melihat beras itu sudah ada sejak 10 hari belakangan.
"Kenapa raskin menumpuk sampai hari ini, karena memang kita ingin data rill, data dari pemerintah 512 KK, tak pernah berubah dari tahun 2011. Kita minta revisi. Maka kita instruksikan ke RT mengirimkan data masyarakat betul-betul miskin di daerahnya. Karena ada beberapa orang oknum RT, orang yang disampaikan kurang tepat, ada orang miskin tidak sejalan dengan RT tidak diberikan, tapi orang kaya dapat. Ini yang ingin saya kroscek, Kaur yang kroscek," kata Andra.
Andra menjelaskan, memang setiap beras ini masuk, maka kepada seluruh ketua RT diinstruksikan untuk menyampaikan data masyarakat miskin. "Setiap raskin masuk kita instruksikan seperti itu. Papat minggu kita imbau seluruh RT karena raskin baru masuk lebih kurang hari Jumat, Sabtu kita libur, kebetulan hari Minggu ada musyawarah desa, seluruh RT kita undang, kita instruksikan data ulang dan sampaikan data hari Senin. Sampai hari ini belum seluruh RT yang menyerahkan," ujarnya.
Maka berkaitan dengan hal itu, kata Kades Andra, antara hak dan kewajiban ketua RT harus seimbang. RT yang belum selesai data tidak akan dibayarkan insentif.
"Tadi ada yang konfirmasi RT yang sudah selesai, maka hari ini kita bayarkan, siapa yang bekerja honornya kita bayarkan, ini bukan gaji, tapi insentif, berkaitan dengan pekerjaan," sambungnya.
Memang, jelas Kades, persoalan ketua RT di Desa Tarai Bangun butuh perhatian serius. Dimana, 30-35 persen ketua RT jarang hadir dalam rapat pemerintahan desa. Maka kades instruksikan agar ketua RT yang jarang ikut rapat ini diberi sanksi.
"Saya instruksikan cek daftar hadir tahun 2016, bagi RT yang 2 kali tidak hadir buat peringatan. Kita minta masyarakat proaktif, tanyakan kenapa belum dibagikan (raskin), kita sampaikan, masyarakat yang memilih RT, desak RT agar aktif dan partisipatif. Kok lambat di wilayah kita, RT tidak pernah proaktif tidak pernah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kami di desa juga memberikan penghargaan bagi RT yang rajin, yang malas kita beri sanksi," jelasnya lagi.
Jika masyarakat tidak puas dengan kinerja ketua RT, kata Andra, maka masyarakat diminta membuat surat kepada desa untuk kaduan terhadap buruknya kinerja RT. "Kita akan tindaklanjuti dengn cepat, kita beri surat peringatan 1, 2 atau pilihan terakhir, mengundurkan diri atau diberhentikan secara tidak hormat," paparnya.
Maka prosedur pembagian raskin di bulan ini, disampaikan kades, berbeda dengan pembagian sebelumnya, raskin dibagikan tidak serentak, mana ketua RT yang dahulu menyampaikan data maka warga itulah yang akan mendapatkan beras terlebih dahulu.
"Yang dulu didahulukan, ini akan memacu munculnya tekanan kepada RT," pungkasnya.
Saat apa yang disampaikan kades ini dikonfirmais ke beberapa ketua RT di desa Tarai Bangun, namun faktanya berbeda. Ketua RT mengaku sudah menyampaikan data, namun belum dibagikan raskin karena menunggu RT lainnya melengkapi data juga.
"Belum ada (raskin), padahal data sudah saya sampaikan," kata seorang Ketua RT di Dusun 1 yang meminta namanya tidak disebutkan.
Demikian juga dikatakan salah seorang Ketua RT di Dusun 2, sistem pembagian raskin kali ini memang mengacu pada data masyarakat dengan mengumpulkan KK. Akan tetapi, dirinya sudah menyampaikan data itu juga belum mendapatkan rasin dan insentif masih ditahan kades.
"Satu yang berulah semua kena. Di Tarai Bangun saja yang seperti ini. BPD apa fungsinya, harusnya bisa mendesak pemerintah desa," katanya.
Menurutnya, persoalan data ini merupakan perkara mudah namun dipersulit. Bahkan ia menyebut ada kesan tidak ikhlas pemerintah desa membagikan insentif RT yang bekerja siang malam melayani masyarakat.
"Warga bertanya, KK sudah diminta RT tapi beras tidak turun. Sudah malu kami minta KK warga, kemana KK warga selama ini setiap bagi raskin minta KK. Kalau warga nanya terus, nanti suruh kumpulkan massa pertanyakan langsung ke kantor desa," paparnya.
Beberapa warga pun mengaku siap untuk menggelar aksi untuk mempertanyakan kebijakan Kepala Desa Tarai Bangun yang terkesan menahan hak masyarakat miskin hanya karena kinerja ketua RT.
"Katanya ketua RT yang bekerja bagus, dibagikan raskin dan insentif. Ini buktinya, dia (RT) sudah selesai datanya semua, kok raskin juga belum bisa diambil," ujar seorang warga.
Adanya perbedaan apa yang disampaikan ketua RT dan pengakuan Kades ini, membuat masyarakat semakin kecewa. Karena memang mereka sering didatangi ketua RT untuk meminta foto kopi KK.
"Pokoknya setiap ada pembagian raskin, minta KK ke rumah, memangnya KK kemarin kemana? Kita lihat beberapa hari ini, kalau masih belum tuntas juga kita akan pertanyakan ke sana (kantor Desa)," pungkasnya. (tim)
Penulis:
