PESISIRNEWS.COM, SINTANG-Mengabdi
Sebagai Guru Honorer Sekolah Jauh Dari Kata Kesejahteraan,Seperti yang dialami
oleh Diana Normiati, guru honorer di SDN 18 Lubuk Kedang, Kecamatan Ketungau
Tengah, Kabupaten Sintang.
Belasan
tahun menjadi guru honorer, Diana hanya menerima honor Rp 160 ribu setiap
bulan. Itu pun, dibayar tiga bulan sekali.
BACA JUGA ;Investor-Asal-Malaysia-Hengkang-Dari-Tol-Cipali
BACA JUGA ;Meriah--KKSS-Adakan-Maulid-Nabi--Dihadiri-Wakil-Bupati-Inhil
"Honor saya
perbulannya hanya Rp 160 ribu rupiah. Rutin. Cuma bayarnya 3 bulan sekali,"
ungkap Diana kepada Tribun Pontianak, melalui pesan WhatsApp, Senin
(25/11/2019).
Diana, masih
ingat betul pertama kali menjadi guru honorer.
Tepatnya 16
Juli 2007. Sampai pada saat ini, dia tetap menjadi honorer.
Semula,
Diana sama sekali tidak bercita-cita menjadi seorang guru.
Namun, saat
itu Kepala Sekolah SDN 18 Lebuk Kedang memintanya untuk membantu mengajar di
sekolah.
Pertimbangan
Kepsek saat itu, Diana satu-satunya putri daerah setempat yang sudah
menyelesaikan sekolah SMA.
[MGID]
Masa itu,
sekolah di SDN Nanga Kelapan sangat kekurangan guru. Infrastruktur yang buruk,
kata Diana membuat guru dari luar tidak ada yang mau bertugas ke desanya.
"Dulu, SD di
Desa Nanga Kelapan sangat kekurangan guru. Hanya beberapa orang saja,"
ungkapnya.
Sebagai
putri daerah setempat, Diana tergugah melihat kondisi tersebut.
Keprihatinan
itu dijadikan alasan kuat Diana menerima tawaran
Kepsek untuk
membantu mengajar sebagai tenaga honorer.
"Di sekolah
bisa mengajar sampai 2 kelas 1 guru. Sejak itu saya sangat prihatin dengan
anak-anak," ujar Diana.
Diana
akhirnya menjadi guru honorer.
Semenjak
merasakan menjadi seorang guru, Diana menjadi termotivasi dan mencintai profesi
guru.
Kemudian,
dia melanjutkan pendidikan SI.
"Dari situ
hati saya terpanggil untuk menjadi guru. Meskipun dengan keterbatasan
pengetahuan yang saya miliki pada saat itu dengan honor yang seadanya. Saya
termotivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan saya dengan melanjutkan
pendidikan saya ke S1. Semua itu saya lakukan semata untuk memberikan
pengetahuan yang lebih banyak lagi kepada peserta didik saya," cerita Diana.
Selama
menjadi honorer, Diana hanya menerima honor Rp 160 ribu rupiah perbulan.
Sangat jauh
dari kata layak.
Terlebih,
honor itu diberikan setelah tiga bulan sekali.
Tentu honor
itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Diana.
"Kalau
dilihat dari jumlahnya ya tidak cukup. Tapi saya kadang dapat 500 ribu, ambil
pelajaran tambahan," katanya.
[ADNOW]
12 tahun
menjadi guru honorer, Diana juga ingin mendapat kesejahteraan yang layak.
Tahun lalu,
Diana mencoba peruntungan dengan mendaftarkan diri ikut CPNS.
Sayangnya,
dia gagal menjadi abdi negara.
Status
Diana, kembali ke guru honorer.
"Dari tahun
2007, sampai sekarang saya masih menjadi guru honorer," ungkap Diana.
Diana akan
tetap bertahan menjadi guru honorer meski gajinya cekak.
Warga Desa
Nanga Kelapan ini ingin menjadi bagian dari mencerdaskan anak bangsa.
"Saya akan
bertahan. Meski honornya kecil, saya puas karena bisa berbagi ilmu. Tidak ada
gunanya kalau punya ilmu hanya untuk diri sendiri. Lebih baik diajarkan," ujar
Diana.
Tahun ini,
Diana kembali menjajal mendaftar CPNS untuk kedua kalinya.
Dia
mengambil formasi guru kelas di SDN 34 Sungai Enteli.
"Saya
berharap ada rezeki dan berharap juga dengan pengabdian saya ini bisa
diperhatikan sama pemerintah. Mudah mudahan Tuhan berpihak pada saya untuk
lulus CPNS," doa Diana.
Bantu
Insentif 100 Ribu Per Bulan
Mulai tahun
2019, Pemerintah Kabupaten Sintang sudah berupaya membantu kesejahteraan Guru
Tidak Tetap (GTT) dengan mengalokasikan dana untuk insentif.
Tidak besar.
Dalam satu bulan, guru honorer sekolah dibantu pemerintah per bulanya Rp 100
ribu rupiah.
"Kebijakan
daerah untuk menambah penghasilan GTT melalui RKA Disdikbud, para honorer
tersebut diberikan insentif, perbulan 100 ribu rupiah," kata Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Lindra Azmar kepada Tribun
Pontianak.
Menurut
Lindra, saat ini pihaknya sudah melakukan validitasi data para guru honorer
(GTT) yang mengajar di SDN/SMP yang selama ini di SK kan oleh kepala sekolah
masing-masing.
Sekarang
kata Lindra, para honor GTT sudah di SK kan langsun goleh Kepala Dinas.
"Gunanya
sebagai salah satu persyaratan untuk mengurus NUPTK," ungkapnya.
Besaran
honor guru GTT kata Lindra, bervariasi. Antara Rp 300 ribu sampai dengan Rp 1 juta
rupiah.
Tergantung
kemampuan biaya oprasional sekolah masing-masing.
"Honornya
tetap dibiayai dari dana sekolah. Besaran tergantung kemampuan biaya
operasional sekolah masing-masing. Besarnya BOS tergantung jumlah siswa," sebut
Lindra.
Sekretaris
Disdikbud Kabupaten Sintang, Yudius menambahkan ada 1000 lebih Guru Tidak Tetap
(GTT) di Kabupaten Sintang.
Untuk
pemberian insentif tersebut, diberikan kepada guru honorer minimal dua tahun
mengajar
"Kalau
insentif tentu guru yang sudah dua tahun minimal mengajar. Kebijakan itu sudah
berjalan. Hanya belum cair saja," ungkap Yustinus.
Bupati
Sintang, Jarot Winarno mengatakan meski jumlah bantuan kepada GTT tidak besar
namun pemerintah sudah berupaya untuk memperhatikan kesejahteraan guru honorer.
"Satu bulan
100 riubu rupiah. Diambil dua kali. Satu tahun 1,2 juta. Tidak besar, tapi ini
bentuk upaya pemerintah membantu GTT, meski di tengah keterbatasan keuangan
daerah," kata Jarot.
Minta Data
Jumlah Guru
Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny meminta
kepada para kepala sekolah untuk mendata dengan baik kebutuhan guru, termasuk
dinas pendidikan.
"Kedepan
kepala sekolah mohon data yang baik, tentang kebutuhan guru, dan coba nanti
ditingkat kabupaten kita akan mendorong lewat dinas pendidikan," kata Ronny.
Dari data
tersebut, sebaran guru GTT maupun Guru Honor Daerah (Honda) akan terlihat.
Selain itu,
dari data sebaran guru tersebut, juga akan diketahui jumlah kekurangan guru
atau pun tingkat pemerataan guru.
"Persoalan
ini memang harus digenahkan sentral, mulai dari data dulu, setelah itu, berapa
sih jumlah guru honor daerah, apakah penyebab kekurangan guru, apakah
pemerataan guru yang numpuk di satu daerah, atau memang kekurangan," jelas
Ronny.
Apabila
kekurangan guru, DPRD kata Ronny pasti akan membantu mengalokasikan dana untuk
kesejahteraan guru honorer, termasuk dengan membuka formasi guru kontrak daerah
daerah.
"Kalau
memang kekurangan, DPRD pasti akan sepakat untuk bagaiamana mengalokasikan dana
untuk kesejahteraan guru, tapi kalau nanti ditemukan ternyata tidak kurang,
namun hanya numpuk, maka kita minta di
dinas
memeratakan guru ada," tukasnya.
Sumber :https://pontianak.tribunnews.com
pesisirnews.com