MOSKOW, Pesisirnews.com - Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kementerian pertahanannya untuk mengirim pasukan yang dikatakannya sebagai pasukan ‘penjaga perdamaian’ Rusia untuk memasuki dua wilayah separatis Ukraina timur, yaitu Republik Rakyat Donetsk yang diproklamirkan sendiri dan Republik Rakyat Lugansk.
Putin secara resmi mengakui wilayah timur Ukraina sebagai negara merdeka - sebuah langkah yang akan membuka jalan bagi invasi Rusia yang lama ditakuti ke Kiev (Ibu Kota Ukraina).Langkah tersebut sesuaidekrit yang ditandatangani oleh Putin yang mengakui kemerdekaan mereka.
Demikian situasi terkini di kawasan tersebut yang dilansir dari Wartakotalive.com, yang mengutip dailymail.co.uk, Selasa (22/2/2022).
Melihat Vladimir Putin memerintahkan tentara untuk memasuki wilayah Ukraina yang dikuasai pemberontak, sontak Amerika Serikat dan Eropa segera merespons.
Hal ini semakin menimbulkan kekhawatiran jika perang di kawasan Eropa Timur itu akan segera meletus.
Tanggapan Amerika dan sekutunya
Sejauh ini Moskow tidak memberikan perincian atau tanggal untuk penempatan apa pun di wilayah Ukraina yang dikuasai pemberontak. Perintah itu hanya mengatakan bahwa itu (pengiriman pasukan, red) 'mulai berlaku sejak hari ditandatangani'.
Bagi Rusia, mengakui kemerdekaan daerah pemberontak secara efektif dapat menghancurkan perjanjian damai Minsk dan membuka pintu bagi Rusia untuk menandatangani perjanjian dengan 'negara' dan secara terbuka mengirim pasukan dan senjata ke sana untuk membela (pemberontak) dari 'ancaman' Ukraina.
Langkah ini memicu ketegangan lebih lanjut dengan Barat dan mempersempit pilihan diplomatik yang tersedia untuk menghindari perang, karena ini merupakan penolakan eksplisit terhadap gencatan senjata tujuh tahun yang dimediasi oleh Prancis dan Jerman, yang masih disebut-sebut sebagai kerangka kerja untuk negosiasi di masa depan di wilayah yang lebih luas.
Kremlin mengatakan bahwa setelah mendengar bahwa Putin akan menandatangani perintah untuk mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz telah 'menyatakan kekecewaan' atas keputusan tersebut melalui panggilan telepon dengan Presiden Rusia.
